Mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi

Apa itu LSP?

LSP singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi, merupakan kelembagaan sertifikasi kompetensi profesi yang dilisensi oleh otoritas sertifikasi, di Indonesia kita kenal BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). LSP ini mempunyai tugas memberikan pelayanan asesmen dan sertifikasi kompetensi profesi. Dalam sertifikasi kompetensi, LSP mempunyai peran memastikan dan memelihara kompetensi. Pembentukan LSP ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004.

Tujuan sertifikasi profesi?

Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Karena dalam dunia kerja kompetensi harus dipelihara, bukan hanya pernah kompeten, tetapi kompeten dan terus kompeten.

Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang LSP

Kedudukan LSP, adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dan dapat memiliki cabang yang berkedudukan di kota lain.

Fungsi dan tugas LSP, sebagai:

  • Sertifikator (certificator), melaksanakan sertifikasi kompetensi,
  • Sebagai pengembang (developer), melakukan pengembangan pelayanan asesmen dan sertifikasi, pemeliharaan dan pengembangan standar kompetensi.

Wewenang LSP secara umum: menetapkan biaya asesmen, menerbitkan sertifikat kompetensi, mencabut/membatalkan sertifikat kompetensi, menetapkan TUK, memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melangggar aturan, Mengusulkan revisi dan pengembangan standar kompetensi baru.

Lisensi LSP

  • Calon LSP yang telah memenuhi syarat diberikan lisensi oleh BNSP setelah melalui proses akreditasi yang mendapat pendelegasian tugas dari BNSP seperti tersebut diatas.
  • LSP yang terlisensi harus mempertahankan kelayakan organisasi dan kelayakan programnya, dan dilakukan surveilan untuk memelihara kesesuaian dan kompetensinya.

Jenis lembaga sertifikasi profesi

  1. LSP Pihak 1 (First Party), ada dua jenis LSP Pihak 1:
  • LSP Pihak 1 industri, yaitu LSP yang dibentuk oleh industri untuk mengases dan mensertifikasi karyawannya sendiri selama karyawan masih bekerja pada perusahaan tersebut;
  • LSP Pihak 1 Pendidikan vokasi, yaitu LSP yang dibentuk oleh pendidikan vokasi/kejuruan/profesi untuk mensertifikasi siswanya sendiri selama belajar disekolah.
  1. LSP Pihak 2 (second party)
  • yaitu LSP yang dibentuk oleh industri untuk memnsertifikasi pemasoknya, atau otoritas kompeten dalam rangka sertifikasi wajib terhadap jejaring kebijakannya ;
  1. LSP Pihak 3
  • yaitu LSP yang dibangun asosiasi industri dan asosiasi profesi yang sebaiknya mendapat dukungan dari otoritas kompetennya. Dalam seri nomor ini akan difokuskan pada LSP Pihak 3.

Persyaratan dasar untuk membangun LSP, harus memastikan :

  1. Dibentuk/didukung oleh sosiasi industri dan/atau asosiasi profesi yang menggunakan tenaga bersertifikat;
  2. Standar kompetensinya (standar nasional (SKKNI), standar internasional, atau standar khusus), ketiga jenis LSP dapat menggunakannya;
  3. Skema sertifikasinya (Kerangka Kulaifikasi Nasional (KKNI), Kualifikasi Okupasi Nasional, klaster, unit, dan profisiensi);
  4. Sarana dan perangkat (kantor LSP dan perangkat kerja pelayanan sertifikasi: standar, acuan pembanding, pedoman, skema sertifikasi)
  5. Asesor kompetensinya;
  6. Sumberdaya

Langkah-langkah mengembangkan LSP

  1. Mengembangkan komitmen pemangku kepentingan:
  2. Identifikasi acuan normatif pengembangan LSP, yakni: Pedoman BNSP dan regulasi teknis pada bidang substansinya;
  3. Lakukan apresiasi/sosiaslisasi untuk memastikan komitmen para pemangku kepentingan untuk membentuk LSP;
  4. Untuk LSP P3, bentuk Panitia kerja pembentukan LSP dan kembangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai Pedoman BNSP 202;
  5. Kembangkan organisasi yang mencakupi pengarah, dan pelaksana (kepala, bagian administrasi, bidang standardisasi, bidang sertifikasi, bidang manajemen mutu dan komite skema);
  6. Pastikan dokumentasi pembentukan adalah syah: untuk LSP Pihak 3 disyahkan oleh notaris, sedangkan untuk LSP pihak 1 dan pihak 2 berupa surat keputusan pimpinan puncak organisasi;
  7. Untuk LSP Pihak 3, pastikan dukungan kuat dari industri/pengguna, asosiasi profesi dan otoritas kompeten.
  8. Mengembangkan sistem manajemen LSP yang terdokumentasi:
  9. Bentuk tim pengembangan system manajemen LSP;
  10. Latih tim untuk penerapan dan dokumentasi manajemen LSP, auditor LSP, pengembangan skema sertifkasi, serta pelatihan asesor kompetensi sesua dengan rencana ruang lingkup;
  11. Kembangkan dan tetapkan ruang lingkup sertifikasi (sesuai standar kompetensi yang tercakupi) dan skema sertifikasi;
  12. Lakukan pengembagan system manajemen mutu dan dokumentasinya (Panduan Mutu, SOP, formulir dan dokumen pendukung lainnya);
  13. Lakukan pengembangan skema sertifikasi;
  14. Lakukan pengembangan rencana dan pengorganisasian asesmen dan perangkat asesmen sesuai ruang lingkup;
  15. Lakukan pra-validasi untuk memastikan kesesuaian dokumen system manajemen mutu terhadap pedoman BNSP dan regulasi teknis;
  16. Terapkan sistem manajemen mutu kepada seluruh personel LSP;
  17. Lakukan validasi untuk memastikan kesesuaian dokumen system manajemen mutu terhadap pedoman BNSP, regulasi teknis, dan kesesuaian pelaksnaan, dan ajukan lisensi kepada BNSP.
  18. Mengendalikan dan meningkatkan secara berkelanjutan LSP.
  19. Lakukan audit internal secara periodik terhadap LSP;
  20. Lakukan kaji ulang secara periodik;
  21. Lakukan pengembangan produk/jasa skema sertifikasi berlanjut

Sumber : Ir. Surono MPhil / Posted on February 16, 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *